Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional – Dunia bisnis yang kita kenal pertama kali menerapkan prinsip syariah adalah dunia perbankan. Kemudian merembet ke bidang bisnis lainnya, termasuk bisnis Asuransi. Seperti yang dilakukan oleh Asuransi tertua dan terbesar di Indonesia, AJB Bumiputera 1912. Memiliki asuransi merupakan manfaat bagi setiap manusia. Hal tersebutlah yang mendasari asuransi syariah karena di Al Qur’an sendiri terdapat konsep resiko di masa depan. Dalam konsep Islam, terdapat konsep manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Nah, dalam konsep hubungan manusia dengan Tuhan terdapat sifat limitatif yakni tidak bisa dikembangkan lagi. Tetapi tentang konsep hubungan manusia dan manusia masih bisa dikembangkan. Termasuk juga dalam bidang ekonomi.

Asuransi syariah sering disebut dengan istilah ‘takaful‘ yang sebenarnya metodenya sama dengan asuransi pada umumnya. Pihak asuransi berperan sebagai penyedia penanggung dengan tertanggung yakni peserta penerima manfaat. Namun yang membedakannya adalah prinsip operasional asuransi syariah beradasarkan pada syarat Islam yang tentunya mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pertama kali istilah ‘takaful’ sebagai asuransi syariah digunakan adalah pada tahun 1983 oleh Dar Al Mal Islami yakni sebuah asuransi Islam di negara Genewa.

Rekomendasi artikel populer terkait asuransi lainnya:

Prinsip operasional yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional atau pada umumnya adalah ‘prinsip tolong-menolong’.

Pada asuransi syariah adanya prinsip saling menanggung antara satu pengguna asuransi dengan yang lainnya. Nah, sementara pada asuransi konvensional adalah prinsip saling menanggung antara pemegang asuransi dengan pihak perusahaan asuransi bukan peserta lainnya.

Perbedaan Mendasar Asuransi Syariah dan Konvensional

Berikut beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syraih dengan asuransi konvensional yang mesti Anda ketahui untuk bisa dijadikan perbandingan:

A. Konsep Bisnis Asuransi

1. Konsep operasional asuransi syariah adalah didasarkan pada hukum Islam yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat, sementara asuransi konvensional tidak memiliki ikatan konsep operasional akhirat.

2. Konsep operasional dan ketentuan asuransi syariah didasarkan pada Al-Qur’an, As-Sunnah dan hadits serta hukum positif lainnya yang berlaku, sementara asuransi konvensional hanya mengikuti hukum positif yang berlaku, tidak didasarkan pada hukum Agama.

B. Sistem Financial Asuransi

1. Sistem akuntansi atau keungan dalam asuransi syariah harus terbuka tentang laporan sumber dana dan sebagainya, sebaliknya asuransi konvensional tidak memiliki ketentuan dalam sistem pembukuannya yang harus terbuka.

C. Dewan Pengawas Syariah

1. Ada Dewan Pengawas Syariah atau disingkat menjadi DPS dalam pengelolaan struktur organisasi perusahaan asuransi syariah agar memastikan bahwa manajemen, operasional, investasi dan produk asuransi syariah tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam.

D. Produk dan Metode Asuransi Syariah

1. Produk asuransi syariah memang dirancang sedemikian rupa agar terhindar dari sesuatu yang tidak jelas (unsur grahar), adanya sifat spekulatif atau diistilahkan ‘maisir’ dan riba atau bunga.

2. Untuk melihat operasional asuransi syariah dalam hal pengelolaan investasi dana, utamanya saham syariah di negeri Indonesia dapat kita lihat di Jakarta Islamic Index. Sementara pada asuransi konvensional bisa bebas untuk menentukan instrumen investasi

3. Metode pengelolaan resiko didasarkan pada prinsip dan hukum bagi resiko atau sharing of risk di antara mereka sendiri, sementara pada asuransi konvensional terdapat prinsip “transfer of risk” yaitu prinsip pemindahan resiko dari pemegang asuransi ke perusahaan pihak asuransi sehingga konsekuensi dana yang didapat berpindah dari pemegang asuransi menjadi milih perusahaan asuransi.

4. Metode pembayaran klaim resiko adalah berasal dari rekening tabungan bersama yakni dana yang memang sudah diikhlaskan memang untuk kepentingan tolong-menolong antara pemegang asuransi syariah atau takaful jika terjadi sesuatu musibah. Sementara pada asuransi konvensional bisa dilihat di rasio atau perbandingan antara resiko dan modal.

Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional, semoga bermanfaat. Pastikan Anda selalu setia mengunjungi blog super-bee untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Jika Anda tidak ingin ketinggalan artikel yang akan saya posting selanjutnya, silahkan berlangganan artkel via email gratis, bergabung dan me-like fans page facebook.

Produk Asuransi Takaful – Pelopor Asuransi Syariah Indonesia

Asuransi Takaful adalah pelopor asuransi syariah di Indonesia. Perusahaan Asuransi Takaful berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 yang diprakarsai oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI dan digerakkan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia, Departemen Keuangan RI, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan beberapa pengusaha Muslim asal Indonesia turut memotori Asuransi Takaful di bawah naungan Perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia.

Asuransi Takaful memberikan jasa asuransi kepada masyarakat Indonesia yang dilandaskan pada prinsip Syariah Islam dan telah berjalan sekitar satu dasawarsa. Perusahaan Asuransi Takaful sendiri memiliki dua cabang perusahaan operasional yakni:

1. PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah)


Perusahaan asuransi ini berdiri pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 4 Agustus
1994 dan beroperasi
resmi sejak tanggal 25 Agustus 1994.

2. PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah)

Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 2 Juni 1995 oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie.
Kepemilikan Perusahaan Asuransi Takaful

Saham mayoritas di Perusahaan Asuransi Takaful dimiliki oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad sebesar 56%, Islamic Development Bank memiliki saham sebesar 26,39% dan selebihnya dimiliki oleh PNM atau Permodalan Nasional Madani, Bank Muamalat dan Yayasan Abdi Bangsa. Untuk menjaga kualitas layanan jasa asuransi yang diberikan oleh Asuransi Takaful, maka untuk perusahaan Asuransi Takaful memperoleh sertifikat Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ dari Selandia Baru untuk Asuransi Takaful Umum. Sedangkan Asuransi Takaful Keluarga mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2000 dari dari Det Norske Veritas (DNV) dari Belanda.

Penghargaan terhadap Asuransi Takaful pun telah diraih yakni di antaranya adalah: MUI Award 2004 dengan predikat sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia dan oleh Majalah InfoBank 2004 dan 2005 memberikan penghargaan kepada Asuransi Takaful sebagai Asuransi Syariah yang Sangat Bagus dan sebagai Pioner Asuransi Umum Syariah oleh Investor Syariah Award, serta penghargaan lainnya yang bisa Anda di situs http://www.takaful.com.

Produk Asuransi Takaful Indonesia

Berikut produk asuransi yang ditawarkan oleh Asuransi Takaful Indonesia:

 

1. Asuransi Takaful Umum, yang berfokus pada pemberian layanan dan bantuan kepada tertanggung oleh karena kerugian seperti kebakaran, pengangkutan, kendaraan bermotor dan niaga. Asuransi ini berfokus kepada perlindgungan yang disesuaikan dengan Muamalah Syariah Islam. Produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

-Takaful Baituna

-Takaful Surgain

-Takaful Abro

-Takaful Ansor

-Takaful Rekayasa

-Takaful Aneka

-Takaful Kebakaran

-Takaful Pengangkutan & Rangka Kapal

Takaful Kendaraan Bermotor

2. Asuransi Takaful Keluarga yang berfokus pada pemberian layanan dan bantuan serta investasi yang menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada Muamalah Syariah Islam. Produk yang ditawarkan oleh Asuransi Takaful Keluarga pun meliputi layanan individual, layanan grup atau kumpulan, bancassurance dan khusus asuransi kesehatan. Berikut pengelompokannya:

a). Asuransi Takaful Keluarga Layanan Individual yang mencakup:

-Takafulink
-Takaful Kecelakaan Diri

-Fulnadi
-Takafulink Alia

-Takaful Ukhuwah


b). Asuransi Takaful Keluarga Layanan Grup / Kumpulan yang mencakup:
-Takaful Ordinary: Takaful Al Khairat, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Kecelakaan Siswa, Takaful Wisata & Perjalanan.

-Bancassurance: Takaful Pembiayaan.

-Takaful Kesehatan: FulMedicare.

 

Selain produk-produk umum di atas, ternyata Asuransi Takaful pun memiliki produk unik lainnya yang bisa dinikmati oleh kalangan khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Asuransi Takaful Safari yang diperuntukkan kepada pelanggan Telkomsel yang memberikan asuransi jiwa dalam rentang waktu 10 hari dengan nilai perlindungan hingga senilai Rp 100 juta dengan pemotongan pulsa Rp 8.000/10 hari.

2. Asuransi Takaful Fulprotek yang berupa kartu dan memiliki fungsi sebagai kartu asuransi, ATM dan debit.


Sebagai informasi, terdapat banyak rumah sakit rekanan yang bekerja sama dengan Asuransi Takaful dan bengkel rekanan bagi Anda yang memilih asuransi Takaful umum. Hal ini akan memberi jaminan bagi Anda yang menjadi nasabah Asuransi Takaful.


Bagi Anda yang penasaran dengan berbagai produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh Asuransi Takaful ini bisa mengakses situs resmi mereka, atau Anda juga bisa berkunjung ke kantor pusat mereka di Jakarta. Anda yang berada di daerah lain pun bisa mengunjungi kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Asuransi Takaful yang berada di berbagai daerah di Indonesia seperti Depok, Tangerang, Bogor, Surabaya, Bali, Medan Lhokseumawe, Batam, Palembang dan kota-kota lain di seluruh Indonesia.

ANALISIS KASUS ASURANSI SYARIAH

PENDAHULUAN

Asuransi dalam bahasa Arab disebut At’ta’min yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta’minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.

Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu’amin dan pihak yang menjadi tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep Takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata ”kafala yakfulu” yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful yang berarti saling menanggung/memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko inidilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful’ atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk mengehadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah ta’awun, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan.

SEKILAS PERBEDAAN RISK SHARING DAN RISK TRANSFER

A. Pengelolaan risiko dalam asuransi konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance,dan secara aspek hukum telah dituangkan dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, “Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”.

Selain dalam KUHD pasal 246, juga dalam Undang – undang asuransi No. 2 tahun 1992 pasal 1 disebutkan Äsuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengertian lain, seperti dari Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum asuransi di Indonesia memberi pengertian asuransi sebagai berikut : “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas” .

Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunya Principles of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (transfer of risk) disebut asuransi. D.S. Hansell, dalam bukunya Elements of Insurance menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko (Insurance is to do with risk). Dalam asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut Penanggung, sedangkan orang yang membeli produk Asuransi disebut Tertanggung atau Pemegang Polis, Tertanggung membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk membeli produk yang disediakan oleh perusahaan asuransi . Premi asuransi yang dibayarkan oleh Tertanggung menjadi pendapatan perusahaan Asuransi, dengan kata lain terjadi perpindahan kepemilikan dana premi dari Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi. Bila Tertanggung mengalami risiko sesuai dengan yang Tertuang dalam kontrak asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus membayar sejumlah dana yang disebut Uang Pertanggungan kepada Tertangggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak Tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan maka kontrak Asuransi berakhir maka semua hak dan kewajiban kedua belah pihak berakhir. Dari proses diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko financial yang dalam istilah asuransi disebut dengan transfer of risk dari Tertanggung kepada Penanggung.

Contoh, ketika seseorang membeli polis asuransi kebakaran untuk rumah tinggal dia akan membayar uang (premi) yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, disaat yang sama perusahaan asuransi akan menanggung risiko finansial bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut. Contoh lain dalam asuransi jiwa, ketika seseorang membeli asuransi kematian (term insuransce) dengan jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan 100 juta rupiah, maka dia harus membayar premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi (misal 500 ribu rupiah) per tahun, artinya bila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian diatas, maka ahli waris atau orang yang ditunjuk akan memperoleh uang dari perusahaan asuransi sebesar 100 juta, namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian maka dia tidak akan memperoleh apapun.

Ditinjau dari sudut syariah,                                                                                                         contoh transaksi yang terjadi diatas dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli (pertukaran atau jual beli), namun cacat karena ada unsur gharar (ketidakjelasan), yaitu tidak jelas kapan pemegang polis akan mendapatkan uang pertanggungan karena dikaitkan dengan musibah seseorang (bisa tahun pertama, kedua atau tidak sama sekali karena masih hidup di akhir masa perjanjian). Ketika unsur gharar terjadi maka terdapat juga unsure maisir (perjudian), karena dari transaksi diatas apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada peserta jauh lebih besar dibanding dari premi yang diberikan oleh peserta tersebut, juga sebaliknya bila peserta tidak mengalami risiko yang diperjanjikan, maka dia akan kehilangan semua premi yang telah dibayarnya.

B. Pengelolaan risiko dalam asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, tidak mengenal pengalihan risiko (transfer of risk) yang digunakan adalah pembagian risiko (sharing of risk). Dengan konsep pembagian risiko, yang saling menanggung risiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah, juga peserta tidak membeli polis tetapi memberikan donasi/derma (dalam asuransi syariah sering dinamakan tabarru’) yang diniatkan untuk tolong menolong diantara peserta bila terjadi musibah, juga tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana, yang ada adalah pengumpulan dana atau pooling of fund.

Contoh, ketika seorang peserta mengikuti asuransi kebakaran; untuk rumah tinggal, dia akan memberikan kontribusi dana (ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah) yang diniatkan untuk tolong menolong diantara peserta, perusahaan asuransi syariah akan memasukkan dana tersebut kedalam suatu kumpulan dana peserta (rekening khusus), bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut maka perusahaan (sebagai wakil dari peserta) akan mengambil dana dari rekening khusus diatas dan memberikannya kepada peserta yang mengalami musibah, namun bila tidak terjadi musibah kebakaran terhadap tempat tinggal peserta diatas, dan masih ada kelebihan dana pada rekening khusus diatas, maka ada pengembalian sebagian dana tersebut.

KONDISI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Kondisi Asuransi Syariah di Indonesia

Data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001
baru mencapai 0.3% dari total premi asuransi nasional. Dibidang aturan hukum saat ini
sedang digodog aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi
dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998.

Hambatan Pengembangan Asuransi Syariah

Instrumen tidak dikenal masyarakat luas

Anggapan masyarakat Indonesia pengurusn klaim asuransi menyulitkan

Instrumen Asuransi kalah bersaing dengan isntrumen investasi seperti surat berharga
Asuransi syariah belum tersosialisasikanluas seperti perbankan syariah

Peluang pengembangan Asuransi Syariah

Alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang
sesuai dengan hukum Islam

Perkembangan Perbankan Islam menuntut peranan asuransi syariah untuk pengamanan
aset dan transaksi perbankan

Peluang pengembangan Asuransi Syariah.

Beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan Asuransi Syariah adalah
ditetapkannnya kewajiban agar asuransi haji dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

CONTOH KASUS PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Perusahaan besar harus siap dengan ujian besar pula. Di tengah pergeseran tren masyarakat yang mulai menunjukkan minat terhadap sistem asuransi, perusahaan asuransi pun harus menunjukkan bahwa ia betul-betul dapat menjadi andalan dan harapan masyarakat yang membutuhkan “perlindungan”nya. Sedikit memantau. Setelah dahulu pernah bermasalah (digugat pailit) oleh salah satu agen penjualnya, PT.Prudential Life Assurance harus berjibaku kembali, kali ini dengan pihak nasabahnya. Pokok perkaranya adalah “klaim” asuransi yang tidak dibayarkan.

Sebagai pengingat, PT. Prudential, yang secara umum layak diakui prestasinya.Terutama dalam menjaring nasabah. Digugat oleh Victor Joe Sinaga, suami dari almarhumah Eva Pasaribu yang merupakan nasabah perusahaan asuransi jiwa tersebut. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melanjutkan sidang kasus ini kemarin (18/10) setelah sebelumnya proses mediasi menemui jalan buntu. Pada sidang hari itu acara yang dilaksanakan adalah Jawaban dari Prudential atas Gugatan Victor. Inti jawaban Prudential adalah membantah seluruh tuduhan Victor yang menyatakan Prudential telah melanggar perjanjian Polis Asuransi dengan Eva. Justru sebaliknya Prudential menuduh Eva telah berbohong karena ketika mengajukan asuransi pokok dan tambahan, ia tidak mengaku kalau mengidap penyakit jantung. Itu lah yang menjadi dasar bagi penolakan klaim Victor ketika istrinya meninggal dunia. Itu lah intinya.

Oke. Detail perkara dan proses persidangan itu biarlah berjalan. Adu dalil atau bantahan biarlah menjadi jatah para kuasa hukum (pengacara) mereka. Yang hendak penulis garis bawahi adalah preseden apa dari kasus ini ditinjau dari sisi pengaruhnya terhadap masyarakat. Memang jika dilihat dari argumen-argumen kedua pihak yang berperkara ini sama-sama punya alasan. Yang satunya menggugat wanprestasi dan menuntut klaimnya dibayar, sedangkan lawannya menolak karena merasa nasabah menyembunyikan penyakitnya.

Ini memang debatable. Sepengetahuan penulis, selama ini memang calon nasabah yang hendak mengikuti program asuransi dilarang menyembunyikan riwayat penyakitnya. Yang menjadi masalah di sini adalah sangat jarang, bahkan mungkin belum pernah ditemui adanya syarat formal sebuah medical check up kesehatan calon nasabah. Hal ini akan menjadi masalah besar jika ternyata “nasabah sendiri tidak mengetahui bahwa ia mengidap suatu penyakit”. Ada sebuah lubang besar persengketaan disini. Yang bisa menjadi penghambat kepastian berasuransi itu. Di sadari atau tidak ini akan sangat “menakut” kan nasabah. Bisa terjadi kekhawatiran yang beralasan bagi nasabah lain. Tentu saja mengenai kepastian pembayaran klaim itu.

Terhadap kasus ini. Mengingat mediasi yang diharapkan menjadi penyelesaian terbaik ternyata gagal. Yang akan sangat berperan nantinya adalah bukti. Sebuah pembuktian bahwa :

1. Apakah benar Almarhumah Eva menyembunyikan riwayat penyakit jantungnya?

2. Apakah benar Prudential telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian yang telah tercantum di polis asuransi?

Untuk bukti yang pertama jelas adalah kewajiban Prudential untuk membuktikannya. Jika ia bisa membuktikan secara tertulis, diantaranya hasil medical check up nasabah sebelum perjanjian polis yang jelas menyatakan bahwa Almarhumah Eva mengidap penyakit jantung. Dan riwayat ini tidak diserahkan oleh calon nasabah. Maka jelas penolakan klaim oleh prudential itu layak diterima secara hukum. Namun jika tidak ada, atau bukti yang diajukan adalah hasil pemeriksaan setelah yang bersangkutan meninggal. Maka bukti itu akan sangat lemah. Apalagi jika dalam syarat penandatanganan polis asuransi tidak di perjanjikan adanya medical check up. Terkecuali pihak Prudential menganggap memiliki bukti lain yang cukup untuk itu.

Untuk bukti yang kedua tentu saja masih sangat terkait dengan bukti pertama. Yakni polis asuransi itu sendiri. Bukti ini menjadi penguat saat kebohongan/penyembunyian riwayat penyakit nasabah ini terbukti atau tidak terbukti.

Di luar itu semua. Penulis sangat menyayangkan kegagalan proses mediasi itu. Karena jika Prudential berpikir panjang dengan menimbang masih adanya “lubang-lubang” persengketaan itu. Yang tentu saja nantinya harus diperbaiki secara profesional. Maka langkah yang paling bijak sesungguhnya adalah membayar saja klaim itu. Almarhumah Eva menurut riwayatnya telah menjadi nasabah perusahaan asuransi ini sejak tahun 2007 dan meninggal pada tahun 2009. Dapatlah dianggap cukup loyal. Apalagi diketahui bahwa kubu Victor ternyata dalam proses mediasi bersedia menurunkan tuntutan klaim asuransi menjadi sebesar Rp.80 juta saja. Suatu jumlah yang “kecil” untuk perusahaan asuransi semapan Prudential. Belum lagi jika Prudential mau mempertimbangkan efek positif terhadap pembayaran klaim itu. Yaitu kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat dalam hal sadar berasuransi. Dengan memandang kepastian dalam asuransi itu.

Wacana ini tentu saja bukan untuk Prudential saja. Tapi secara umum untuk perusahaan lain para pelaku bisnis asuransi. Harap diingat, tren menanjakknya jumlah nasabah bukan semata karena tawaran perlindungannya namun cenderung adalah karena bumbu pemikat investasinya yaitu “unit link” misalnya. Maka kepercayaan dan kepastian perlindungan itu haruslah diperhatikan kembali dengan seksama. Saya berkeyakinan jika produk tambahan seperti unit link ini tidak ditawarkan. Jumlah peminat asuransi (jiwa) akan jalan di tempat.

Mudah-mudahan sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik. Perdamaian tetap dapat dilaksanakan meskipun proses beracara itu tetap berjalan. Yang jelas komitmen untuk menjadikan masyarakat sadar dan yakin berasuransi haruslah tetap dikedepankan. Tak terlalu penting sebuah kemenangan atau pun kekalahan jika telah berproses secara mati-matian di pengadilan. Tidak terlalu nyata/ada untungnya. Menang jadi arang kalah jadi abu. Berdamailah. Carilah jalan terbaik untuk semua.

Sumber :

http://buntetpesantren.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:analisis-kasus-asuransi-konvensional-dan-asuransi-syariah&catid=24:iptek-dan-kesehatan&Itemid=287

http://www.prudent.web.id/file/asuransisyariah.pdf

http://hukum.kompasiana.com/2011/10/19/prudential-digugat-lagi-preseden-buruk-berasuransi/

About these ads

 

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM DALAM PERBANKAN                  RIBA
Pengertian Riba menurut etimologi adalah kelebihan atau tambahan, menutur etimologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagis salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi
Misalnya, Si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman dan sekian persen tambahnya

2. Dasar Hukum Keharaman Riba
Sebagai dasar riba dapat diperhatikan Firman Allah SWT, sebagai berikut;
وَاَحَلَ اللهُ اْلبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّبوا. (البقرة:275)
Artinya.
“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al- Baqoroh / 2:275)

Riba hanyalah berlaku pada benda – benda seperti emas, perak, makanan dan uang. Karena itu tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali jika harganya sebanding dan dilakukan dengan kontan. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu barang, dimana barang tersebut belum berada ditangannya (misal A membeli barang tersebut kepada si B)
Tidak diperbolehkan pula menjual daging dengan binatang yang masih hidup. Tidak diperbolehkan juga menjual emas dengan ditukar dengan perak yang harga nilainya tidak sebanding. Demikian pula menjual makanan, tidak diperbolehkan dijual dengan makanan sejenis, kecuali jika sebanding harganya. Tidak diperbolehkan pula jual beli barang sejenis daripadanya dengan barang yang tidak seimbang harganya. Tidak diperbolehkan pula beli barang yang belum menjadi miliknya, misalnya menjual burung yang bebas terbang di udara dan lain – lain

Pada ayat ini juga disebutkaan:
يَآيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْ الاَتَأْ كُلُوالرِّ بوااضْعَافًا مُّضَعَفَةًوَّاتَّقُوْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران:13)
Artinya :
“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (Ali imran/3 : 130)

Dalam sebuah hadits dijelaskan konsekuensi kaharaman itu, terdapat sanski sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آكِلَ الرِّبَا رَمُوَ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَلَ هُمْ سَوَاءٌ ( رواه مسلم عن جابر)
Artinya :
“Dari Jabir, Rasulullah SAW. Melaknat yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya dan kedua saksinya dan Rasul berkata, mereka semua berdosa.” (Riwayat Muslim dari Jabir)

Setiap orang Islam dan mukalaf sebelum terlibat dalam satu urusan, terlebih dahulu wajib mengetahui apa – apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah telah membebani kita dengan tugas – tugas mengabdi. Oleh karena itu,, mau tidak mau harus memelihara apa yang ditugaskan kepada kita. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Allah telah mengayidi kata jual beli dengan alat memakrifatkan, yakni اَلْ dan اَلْبَيْعُ
Jual beli ini diikat oleh beberapa ikatan – ikatan, syarat, dan rukun yang harus dipelihara semua.
Jadi orang yang hendak jual beli wajib mengetahui hal – hal tersebut. Jika tidak, jelas akan makan riba, mau tidak mau
Rasulullah telah bersabda. “Pedagang yang jujur, besok pada hari kiamat digiring bersama dengan orang – orang yang jujur dan orang – orang yang mati sahid”.
Semua itu tidak lain kecuali karena sesuatu yang dia lakukan yaitu berperang melawan hawa nafsu dan keinginan (yang menyeleweng) serta memaksa nafsunya untuk menjalankan akad sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Jika tidak, maka tak samar lagi pasti mendapat apa yang akan diancamkan Allah kepada orang yang melanggar batas – batas
Kemudian sesungguhnya semua akad, seperti akad ijarah (persewaaan), qirad (andil berdagang), rohn (gode), wakalah, wadiah, ariah, sirkah, musaqah, dan sebagainya, wajib dijaga syarat – syarat dan rukun – rukunnya
Akad nikah (malah) membutuhkan kehati – hatian dan ketelitian untuk menghindari kejadian yang ada kaitannya dengan ketidaksempurnaan syarat dan rukun (jika tidak sah nikahnya lantas istri disetubuhi, maka berarti berzinah)

3. Macam – Macam Riba
Menurut para ulama, riba ada empat macam yaitu:
a. Riba Fadli, yaitu riba dengan sebab tukar menukar benda, barang sejenis (sama) dengan tidak sama ukuran jumlahnya. Misalnya satu ekor kambing ditukar dengan satu ekor kambing yang berbeda besarnya satu gram emas ditukar dengan seperempat gram emas dengan kadar yang sama. Sabda Rasul SAW
عَنْ آبِى سَعِيْدٍ ن الْجُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوْاالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَتَبِعُواالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِقُوْابَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ وَلاَتَبِعُوْامِنْهَاغَائِبًابِنَاجِزٍ ( متفق عليه)
Artinya:
“ Dari Abi Said Al Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, “Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dalam timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam nilai yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil) dengan yang abstrak (ghaib).” (riwayat Bukhari dan muslim)
Riba Fadli atau riba tersembunyi ini dilarang karena dapat membawa kepada riba nasi’ah (riba jail) artinya riba yang nyata

b. Riba Qardhi, yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah)
Terhadap bentuk transsaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا (رواه البيهقى)
Artinya
“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.” (Riwayat Baihaqi)

c. Riba Nasi’ah, ialah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:
عَنْ سَمَرَةِ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ بَيْعِ الَحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً (رواه الخمسة وصححه الترمدى وابن الجاروه)
Artinya:
Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.” (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)
d. Riba Yad, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini belum jelas yang sebenarnya. Sabda Rasulullah SAW.
الذَّ هَبُ بِالذَّهَبٍ وَاْْلفِضَّةُ بِالْفِضَّةِوَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُبِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُبِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءًبِسَوَاءٍ يَدًابِيَدٍفَاِذَااَجْتَلَفَتْ هَذِهِ اْلاَصْنَافُ فَبِعُوْ اكَيْفَ شِئْتُمْ اِذَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)
Artinya:
“Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya serupa dan sama banyaknya, tunai dengan tunai, apabila berlainan jenisnya boleh kamu menjual sekehendamu asal tunai”. (Riwayat Muslim)

4. Sebab – Sebab Diharamkannya Riba
Allah SWT melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain
a. Merusak Dan Membayakan Diri Sendiri
Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung – hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan – angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was – was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar.
Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.

b. Merugikan Dan Menyengsarakan Orang Lain
Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi adakalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, si peminjam susah untuk mengembalikan utang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.
Haram menjual barang yang belum diterima (oleh si penjual). menjual hewan dengan daging juga haram, hutang ditukar dengan hutang juga haram, begitupula dengan fuduly (si penjual bukan pemilik barangnya dan bukan sebagai wakil), menjual barang yang tidak dapat dilihat atau jual belinya orang yang tidak mukalaf, menjual barang yang tidak ada manfaatnya, menjual barang yang tidak bisa diserahkan, tanpa ijab qobul, menjual barang yang tidak di bawah hak milik seperti tanah mati atau orang merdeka, menjual barang yang samar atau najis, seperti anjing dan menjual barang yang memabukan atau yang diharamkan, semua adalah haram. Haram menjual sesuatu yang halal dan suci kepada orang yang diketahui bahwa sesuatu itu akan digunakan untuk bermaksiat. Haram menjual barang yang dapat memabukan dan menjual barang yang cacat tanpa diberitahukan cacatnya. Harta peninggalan mayit tidak sah dibagi – bagikan atau dijual sekalipun hanya sedikit, seperenam dirham misalnya, selagi hutang – hutang simayit belum dilunasi, dan wasiat – wasiatnya harus dipenuhi. Jika belum naik haji, padahal sudah berkewajiban maka harus dipungutlah dulu ongkos untuk haji dan umrah sebelum diwaris, kecuali (boleh dijual) untuk memenuhi hal – hal diatas (untuk hutang – hutang / untuk haji/umrah). Jadi harta peninggalan mayit seperti digadaikan pada hal – hal di atas. Sebagaimana budak yang melukai, juga tidak boleh dijual sebelum dipenuhi hak yang berurusan dengan dirinya, kecuali jika yang memberi hutang (pada sayidnya) telah mengijinkan untuk menjual budak itu.
Haram melakukan (mempengaruhi) minat pembeli dengan maksud agar tidak membeli, kemudian disuruh membeli barang orang yang memepengaruhi tadi. Apabila sesudah barang ditetapkan (sudah sama – sama menyetujui antara penjual dan pembeli). Juga tidak boleh mempengaruhi penjual dengan maksud agar berpindah menjual kepadanya. Apabila jika dilakukan ketika masih hiyar, amat diharamkan (seperti masih tawan menawar)
Haram pula membeli barang saat paceklik (harga pangan mahal) dan orang yang sangat membutuhkan bahan makanan, dengan tujuan untuk ditahan (disimpan) dan akan dijual bila dengan harga yang lebih mahal
Haram berpura – pura nawar barang dengan harga mahal tapi tidak bermaksud ingin membeli tapi bermaksud membujuk orang lain (agar mau membeli dengan harga mahal)
Haram memisahkan antara budak perempuan dan anaknya sebelum tamyiz, semua itu haram. Demikian pula menipu atau berkhianat dalam urusan timbangan takaran, meteran, htungan dan atau berdusta
Haram menjual kapuk atau lainnya dari barang – barang dagangan kepada pembeli, tetapi disamping menjual juga memberi hutangnya kepada si pembeli beberapa dirham. Kemudian harga barang lebih mahal, hal ini dilakukan oleh si penjual karena demi hutangnya tersebut
Demikian juga umpamanya, memberi hutang kepada pembuat tenun (atau penjahit) atau lainnya dari pekerjaan buruh, tapi sebelum diberi hutangnya, terlebih dahulu para peminta hutang itu disuruh dengan upah yang terlalu sedikit, demi hutang tersebut. Hal ini disebut dengan istilah rubtah, ini juga amat haram.
Haram memberi hutangan kepada para petani yang bayarnya secara tempo sampai saat panen, tapi dengan janji supaya hasil panen mereka dijual kepada si pemberi utangan tersebut dengan harga dibawah harga umum. Hal ini disebut dengan muqda

PERBANKAN
Undang – undang Nomor 14 tahun 1957 tentang Pokok Pokok PerBankan menjelaskan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memeberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank itu ada yang milik negara dan ada yang milik swasta1. Fungsi Bank
Fungsi Bank secara umum sangat penting bagi kelangsungan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara. Secara khusus fungsi Bank antara lain:
a. Sebagai sentral penyediaan dan peredaran uang, pengendalian inflasi, dan jumlah peredarannya
b. Sebagai pengawasan peredaran uang, pengendalian inflasi dan jumlah peredarannya
c. Tempat penyimpanan uang dan barang berharga yang aman bagi masyarakat dan negara
d. Tempat tukat menukar mata uang
e. Tempat menerima pembayaran uang
f. Khusus Bank Islam, selain berfungsi sebagimana di atas, juga dapat menghilangkan sistem bunga sehingga dapat merangsang masyarakat untuk berani menyimpan atau meminjam modal untuk usaha. Pada perkembangannya, Bank – Bank konvensional juga telah membuka Bank Syari’ah, seperti Bank Syari’ah mandiri dan Bank BNI Syari’ah

2. Pendapat Ulama Tentang Hukum PerBankan
Pendapat para ulama Islam mengenai hukum Bank dapat dikelompokan menjadi tiga pendapat, yaitu mubah, haram, dan syubhat
a. Bank hukumnya mubah. Alasannya bahwa disuatu negara, keberadaan Bank sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditiadakan. Bank bermanfaat dalam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Bunga Bank berbeda dengan riba, bunga Bank diperoleh dari usaha produktif, sedangkan riba diperoleh dari pemerasan dan akibat keterpaksaan orang – orang yang lemah. Ulama yang membolehkan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. :
عَنْ جَابَرٍرَضِيَاللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَائِيْ وَزَادَنِيْ (رواه البخارى ومسلم)
Artinya ;
“Dari Jabir r.a. ia telah berkata:” aku pernah datang kepada Nabi SAW. Dan beliau mempunyai utang kepadaku, kemudian beliau membayar utangnya dan memberi tambahan.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
b. Bank hukumnya haram. Alasannya bahwa setiap transaksi Bank akan terdapat unsur bunga. Bunga itu sama dengan riba dan riba hukumnya harap. Maka Bank dianggap haram
c. Bank hukumnya syubhat atau masih ragu tentang haram atau tidak. Alasannya bahwa pada satu sisi Bank ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, setiap Bank akan ada bunganya, yang berarti riba, sehingga Bank itu belum jelas halal dan haramnya

http://www.anakciremai.com/2008/05/makalah-fiqih-tentang-riba-dan.html

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s